Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyikapi saran penilaian pada salah satunya menteri dari Partai NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Awalnya saran ini dilemparkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang disebut partner Syahrul dari DPR Komisi IV.
Hasto menerangkan, menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi harusnya punyai napas yang serupa untuk cetak prestasi setingginya. Ia menyebutkan saran Djarot sebagai sisi dari sikap PDIP di tengah-tengah kritis global yang memberikan ancaman.
“Saat hadapi kritis, karena itu hal yang paling esensial ialah kecukupan pangan untuk pastikan perut rakyat masih tetap kenyang,” kata Hasto selesai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.
Hasto menyebutkan ketahanan pangan sebagai salah satunya rumor penting sebagai perhatian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di tengah-tengah ketidakjelasan global, katanya, Megawati memberikan instruksi untuk meningkatkan makanan pengiring beras dan tingkatkan produksi pangan dalam rencana amankan ketahanan pangan Indonesia.
Adapun Menteri Syahrul Yasin Limpo disebutkan Hasto pernah sampaikan pada Agustus 2022 lalu jika Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Tetapi, katanya, bukti di atas lapangan berbeda jauh.
“Beliau (Syahrul) sampaikan jika Indonesia akan mengekspor beras ke Cina, tetapi selanjutnya rupanya kenyataannya berbeda jauh dengan yang dikatakan, bahkan juga kita harus mengimpor beras yang politik ekonomis sebetulnya PDIP selalu mengkritik saat kita import beras,” katanya.
Oleh karenanya, Hasto mengharap menjelang 2024 semua menteri benar-benar berusaha keras membuat legacy pada kementerian yang dipegangnya. Adapun bila Presiden memilih untuk reshuffle, Hasto menyebutkan keputusan ini sebaiknya tidak disambungkan dengan masalah politik.
“Reshuffle ini tidak memperlihatkan pada partai tertentu, karena siapa saja sebagai pembantu Presiden setiap waktu harus siap dipelajari oleh Presiden. Jika memanglah tidak berprestasi atau mungkin tidak sanggup cuma untuk mengurus kebenaran data saja, peraturan yang diambil pasti jadi tidak pas,” katanya.