Kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menentang pengakuan Komisi Pembasmian Korupsi atau KPK yang menyebutkan client-nya akan kabur. Ia menjelaskan mustahil client-nya kabur karena telah ditangkap.
“Ya, saya telah terangkan. Itu tidak betul. Ini ya, itu sedikitnya di saat (Lukas Enembe) diamankan itu ada paspornya, ada mata uang asing atau rupiah dengan jumlah besar. Ke-3 , ia telah mempunyai ticket. Jika itu toh jadi pergi, apa kemungkinan? Beliau (telah) ditangkap, jadi dakwaan ini terlampau lah,” kata Petrus pada reporter di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023 malam.
Menurut dia saat Lukas Enembe diamankan, Gubernur Papua itu tidak menggenggam dompet. Petrus menjelaskan, karena untuk makan saja ada yang menolong. Saat ditanyakan kenapa Lukas Enembe diamankan di dekat Lapangan terbang Sentani, Jayapura, Papua, dia menjelaskan tidak paham.
Kepala Otorita IKN Ungkapkan Bidang Infrastruktur dan Utilitas Paling Banyak Disukai Investor
“Saya tidak tahu karena saya di Jayapura. Saya cuma dengar beliau makan papeda di Abepura, Sendok Garpu. Hanya itu. Lantas, kita pun tidak berjumpa dan kita pun tidak tanya mengapa bapak di sana. Baru barusan (bertemu) saya pun tidak tanya,” katanya.
Awalnya, KPK menjelaskan Lukas Enembe sempat akan tinggalkan Indonesia sebelumnya terakhir diamankan pada Selasa, 10 Januari 2023. “Infonya yang kami terima demikian (akan tinggalkan Indonesia),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lewat info pada reporter, Rabu, 11 Januari.
Untuk dipahami, Lukas dicheck team penyidik KPK pada Kamis sore di Gedung Merah Putih KPK. Pengecekannya baru usai sekitaran jam 21.00 WIB.
Lukas Enembe diperhitungkan terima suap dan gratifikasi dari Direktur Khusus PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka. Perusahaan itu memenangi tiga project infrastruktur multi years sebesar miliaran rupiah. KPK menyangka Lakka menyogok Lukas dan beberapa petinggi Pemerintahan Propinsi Papua supaya perusahaannya memenangkan tender itu.
Ali menjelaskan KPK menyilahkan untuk warga menyampaikan tiap ada penemuan sangkaan korupsi dana bantuan sosial DKI ke komisi.
Komnas HAM mengatakan peningkatan kekerasan di Papua terjadi selesai penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK).
Imigrasi benarkan ada keinginan Komisi Pembasmian Korupsi untuk menahan beberapa orang pergi ke luar negeri dalam kasus Lukas Enembe.
PPATK sudah membekukan rekening Pemerintah provinsi Papua sebesar Rp 1,5 triliun di awal tahun ini, berkaitan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.
KPK pastikan akan memprioritaskan Hak Asasi Manusia pada proses hukum pada Lukas Enembe.
Kapolda Papua Barat minta warga tidak yakin info yang menyebar di sosial media masalah proses hukum Lukas Enembe.
KPK pastikan proses hukum pada Lukas Enembe terus jalan walau yang berkaitan terus menampik pengecekan dengan argumen sakit.
KPK mengatakan belum juga mencari sangkaan ada saluran dana Lukas Enembe ke KKB. Namun mereka sudah siap bekerja bersama dengan aparatur hukum yang lain.
Komnas HAM mendapati tanda-tanda kenaikan kekerasan di Papua sesudah penangkapan Gubernur Lukas Enembe oieh KPK.
Partai Kebersamaan Indonesia atau PSI menekan KPK menginvestigasi sangkaan korupsi dana bansos DKI Jakarta pada 2020, yang capai Rp 2,85 triliun.