Keputusan PN Jakpus Masalah Penangguhan Pemilu 2024 Dipandang Melewati Wewenang

Keputusan PN Jakpus Masalah Penangguhan Pemilu 2024 Dipandang Melewati Wewenang

6 minutes, 13 seconds Read

Koordinator Komite Pemilih Indonesia dan Koordinator Komune Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow, mulai bicara masalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintah Komisi Penyeleksian Umum (KPU) untuk lakukan penangguhan Pemilu 2024, sesudah merestui tuntutan perdata yang disodorkan Partai Sempurna. Jeirry memandang intisari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah berlawanan dengan UUD 1945 dan konstitusi.

“Saya anggap, keputusan PN Jakarta Pusat ini terlalu berlebih. Bahkan juga melewati wewenang pengadilan,” kata Jeirry dalam info tercatat, Kamis, 2 Maret 2023. Karena, katanya, konstitusi atur Pemilu harus lima tahun sekali dan saat kedudukan presiden sepanjang lima tahun.

PKB Disebutkan Masuk 3 Besar dalam Survey SMRC, Muhaimin Iskandar: Tidak boleh Cepat Senang

“Hingga, harusnya tidak ada wewenang PN Jakarta Pusat untuk lakukan penangguhan Pemilu,” katanya. Jika keputusan ini dituruti, kata Jeirry, pasti mengacau tingkatan Pemilu. Oleh karenanya, Dia setuju bila KPU banding atas keputusan ini.

Polda Metro Naikkan Status Hukum AG Karena Berikan Info Tidak Jujur Masalah Penindasan D

Awalnya, perintah PN Jakarta Pusat ini tercantum pada keputusan perdata yang disodorkan Partai Sempurna dengan tergugat KPU. “Memberi hukuman tergugat (KPU) tidak untuk melakukan tersisa tingkatan Penyeleksian Umum 2024 semenjak keputusan ini diucap dan melakukan tingkatan Penyeleksian Umum dari sejak awalnya sepanjang kurang lebih dua tahun empat bulan tujuh hari,” seperti diambil dari salinan keputusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Keputusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Februari 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan tuntutan itu ialah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.

Frasa Masalah Yang lain di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Dalam keputusannya, majelis hakim mengatakan KPU sudah lakukan perlakuan menantang hukum. Adapun perlakuan menantang hukum yang diartikan ialah KPU mengatakan Partai Sempurna tidak penuhi persyaratan dalam tingkatan klarifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu.

Atas keputusan itu, Partai Sempurna ajukan tuntutan secara perdata ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2022. Dan hasilnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat merestui tuntutan itu dengan memerintah KPU tunda Pemilu 2024.

Selainnya penangguhan, pengadilan memberi hukuman KPU bayar ganti kerugian material sekitar Rp 500 juta. Pengadilan mengatakan jika penggugat, yaitu Partai Sempurna ialah parpol yang dirugikan dalam klarifikasi administrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, ditata persyaratan parpol peserta Pemilu 2024, di antaranya; mempunyai pengurusan di semua wilayah propinsi (100 persen); pengurusan sedikitnya di 75 % jumlah wilayah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan; pengurusan sedikitnya di 50 % jumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan mengikutkan sedikitnya 30 % keterwakilan wanita.

Bila KPU dipandang lakukan kekeliruan atau pelanggaran dalam kasus ini, Jeirry menyebutkan cukup hak Partai Sempurna dalam tingkatan klarifikasi yang dipulihkan. Alternative lain, dapat KPU diberi ancaman.

Oleh karenanya Jeirry memandang tidak pas bila permasalahannya berada di tingkatan klarifikasi, tetapi semua tingkatan harus diundur. “Dapat ribet kita bila banyak keputusan semacam ini. Selain tidak ada kejelasan hukum bisa juga jadi ruangan politik untuk membuat ketakstabilan demokrasi,” katanya.

1
– 2
– Seterusnya

Informasi Seterusnya

Demokrat Sebutkan Perpu Cipta Kerja Telah Kehilangan Argumen Kegawatan Memaksakan

3 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

PKB Disebutkan Masuk 3 Besar dalam Survey SMRC, Muhaimin Iskandar: Tidak boleh Cepat Senang

Frasa Masalah Yang lain di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jokowi Berikan Saran ke Megawati masalah Nama Akan Calon presiden PDIP

BNPT Yakinkan Partai politik Peserta Pemilu 2024 Bersih Dari Jaringan Terorisme, Walau Kekuatan Radikalisme Bertambah

Airlangga Perintahkan Kader Golkar Kerjakan Safari Ramadhan Serap Inspirasi Masyarakat

Golkar Nantikan Perbincangan dengan PAN dan PPP masalah Calon presiden dari KIB

Referensi Informasi

Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi

2 jam yang lalu

Sandiaga Uno Mengharap Restu Prabowo Subianto untuk Berpindah ke PPP

4 jam yang lalu

Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik

5 jam yang lalu

Mahfud Md Sebutkan Keseluruhan Transaksi bisnis Menyangsikan Semakin bertambah Jadi Rp 349 Triliun

6 jam yang lalu

Sandiaga Terima Pinangan PPP Gorontalo jadi Calon presiden, Gerindra: Tidak Perlu Terlampau Serius Disikapi

7 jam yang lalu

Wamenkumham Penuhi Pengecekan KPK masalah Tuduhan Gratifikasi Rp 7 Miliyar

9 jam yang lalu

Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Waketum Golkar Peringatkan Elit Politik Berikan Pengakuan yang Terang

1 hari kemarin

Argumen Jokowi Belum Perkenankan Polisi Check Hakim MK Dipandang Tidak Pas

1 hari kemarin

Masalah Penawaran Jadi Calon wakil presiden Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

1 hari kemarin

Setneg Non-aktifkan Esha Rahmanshah Abrar Sesudah Istrinya Diperhitungkan Flexing di Media Sosial

1 hari kemarin

PKB Disebutkan Masuk 3 Besar dalam Survey SMRC, Muhaimin Iskandar: Tidak boleh Cepat Senang

9 jam yang lalu

Muhaimin Iskandar minta kader PKB terus berusaha keras untuk tingkatkan kepopuleran partainya dalam Pemilu 2024.

Frasa Masalah Yang lain di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

12 jam yang lalu

Pengacara Viktor Santoso Tandiasa sah mendaftar tuntutan pada frasa masalah yang lain yang ada di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Jokowi Berikan Saran ke Megawati masalah Nama Akan Calon presiden PDIP

13 jam yang lalu

Tetapi, Jokowi mengaku ada ulasan khusus masalah kontestasi Pemilu 2024 dengan Megawati.

BNPT Yakinkan Partai politik Peserta Pemilu 2024 Bersih Dari Jaringan Terorisme, Walau Kekuatan Radikalisme Bertambah

17 jam yang lalu

Dekati Pemilu 2024, rumor terorisme selalu ada ke atas. Tetapi BNPT jamin partai politik yang berkontestasi bersih dari affiliate terorisme.

Airlangga Perintahkan Kader Golkar Kerjakan Safari Ramadhan Serap Inspirasi Masyarakat

1 hari kemarin

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan instruksi semua anggota fraksi dan fungsionaris Golkar untuk lakukan safari Ramadhan

Golkar Nantikan Perbincangan dengan PAN dan PPP masalah Calon presiden dari KIB

1 hari kemarin

Golkar mengatakan jika masalah Calon presiden akan ditetapkan dalam perbincangan tahapan akhir di KIB.

Masalah Dakwaan Anies Baswedan ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Airlangga Hartarto: Menko Ada 4

1 hari kemarin

Airlangga Hartarto menyikapi rileks tuduhan Anies Baswedan masalah ada Menko yang ingin mengganti konstitusi UUD 1945.

Buntut Keputusan Penangguhan Pemilu 2024, Advokat Ini Akan Sampaikan Judicial Ulasan UU Pemilu

1 hari kemarin

Viktor Santoso Tandiasa akan ajukan tes materi pada dua pasal dalam UU Pemilu karena dipandang menjadi pintu masuk penangguhan Pemilu 2024.

Pesan Yenny Top ke PSI: Saya Pinjamkan Suami Saya, Balikkan dengan Utuh

1 hari kemarin

Ke beberapa kader PSI, Yenny Top mengingati jika arah dan arti dari berpolitik bermakna sediakan diri untuk berbakti untuk warga.

Airlangga Hartarto Claim Golkar sebagai Partai Wasathiyah

1 hari kemarin

Airlangga Hartarto menjelaskan tiga organisasi masyarakat binaan Golkar selalu sampaikan ceramah Islam moderat yang rahmatan lil alamin.

Paling populer di Nasional

Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik

5 jam yang lalu

Beragam Argumen Indonesia Tidak Tertarik Membuka Jalinan Diplomatik dengan Israel

17 jam yang lalu

Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi

3 jam yang lalu

3 Petinggi Ini Jadi Sorotan Khalayak Gara-gara Istrinya Ekspos Style Hidup Eksklusif

16 jam yang lalu

Hakim Guntur Hamzah Bisa dibuktikan Turut Ganti Keputusan MK, Ancamannya Peringatan Tercatat

6 jam yang lalu

 

11 jam yang lalu

Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Politisi Golkar Ngomong Ini

14 jam yang lalu

Syabda Gagah Belawa Meninggal dalam Kecelakaan di Tol Pemalang, Ini Urutannya

11 jam yang lalu

KKP Persiapkan Peraturan Turunan Penangkapan Ikan Terarah

12 jam yang lalu

Ungkapkan Banyak Kepala Dusun Dipilih karena Pemodal Kuat, Megawati: Telah, Stop Lah

16 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Demokrat Sebutkan Perpu Cipta Kerja Telah Kehilangan Argumen Kegawatan Memaksakan

3 menit yang lalu

Sandiaga Uno Membuka Suara Masalah Pantun: Itu untuk Menyongsong Rekan-rekan di Gorontalo

23 menit yang lalu

PDIP Tekankan Tidak Ada Perselisihan Kebutuhan Walau Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

1 jam yang lalu

Jokowi Disuruh Perkenankan Polisi Check Hakim MK Selesai Guntur Hamzah Mushalla Etik

1 jam yang lalu

Wanita Meninggal Dimutilasi di Kaliurang, Keluarga Korban Mencuriga Bekas Suami

2 jam yang lalu

NasDem Sebutkan Anies Baswedan Akan Pisah Program Jokowi yang Dilanjutkan Bila Dipilih Sebagai Presiden

2 jam yang lalu

Syarief Hasan Senang LavAni Juara Proliga

2 jam yang lalu

HNW Meresmikan Studio Ceramah Digital

3 jam yang lalu

Mendag Yakinkan Harga Bapok Konstan di Mamuju

3 jam yang lalu

Kemenag Peringatkan Imbas Praktek Perkawinan Anak

3 jam yang lalu

Similar Posts

error: Content is protected !!